TERAS GORONTALO- Mengawali tahun 2026, Dewan Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Gorontalo menggelar rapat evaluasi sebagai upaya memperkuat peran aparatur sipil negara dalam pelayanan publik.

nurulamin.pro - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai hari ini, membawa sejumlah perubahan mendasar dalam pengaturan hukum pidana nasional. Salah satu ketentuan yang menuai

Jakarta, IDN Times - Viral warganet membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di platform X, Grok.Ada beberapa akun X meminta Grok

nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang

Ringkasan Berita: PDIP menyoroti temuan BNPT soal paparan radikalisme digital pada anak sepanjang 2025. DPR mendorong pencegahan radikalisme melalui literasi digital dan kolaborasi platform. Negara diminta hadir

nurulamin.pro, JAKARTA - Pemerintah Venezuela meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat usai Amerika Serikat meluncurkan serangan ke negara tersebut. Dilansir dari Antara, Sabtu

TANJUNGPINANG PIKIRAN RAKYAT – Sektor pariwisata Indonesia tancap gas di awal tahun 2026. Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam, kini resmi dikukuhkan sebagai "mesin utama" pendulang wisatawan mancanegara (wisman)

nurulamin.pro  - Sebuah video amatir yang diunggah akun Facebook Holis Muhlisin mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.  Video tersebut memperlihatkan dugaan aksi intimidasi terhadap seorang

Warta Bulukumba - Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, kesunyian Caracas yang biasanya hanya dipecah oleh deburan angin tropis, mendadak robek oleh raungan mesin jet tempur yang membelah langit. Partikel debu dari

nurulamin.proJAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyiapkan 968 lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, sebagai bagian dari kesiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum