nurulamin.pro, JAKARTA - Pengadilan Tinggi Malaysia memberikan hukuman berat kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Ia dihukum 15 tahun penjara dan denda sebesar RM11,4 miliar (setara Rp47,1 miliar) atas

Penanganan Cepat Personel Dokkes dalam Operasi Lilin Satuan tugas (Satgas) Dokkes Operasi Lilin Polda Kalimantan Barat menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

Kritik Tajam Psikolog Lita Gading terhadap Pelantikan Ayu Aulia di Kementerian Pertahanan Psikolog ternama, Lita Gading, memberikan kritik tajam terhadap kontroversi yang muncul seputar pelantikan Ayu Aulia sebagai

Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia Terhadap Mantan Perdana Menteri Najib Razak Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar RM 11,4 miliar (setara Rp 47,1

Keberadaan 300 Narapidana Hukuman Mati di Indonesia Sebanyak 300 narapidana yang divonis hukuman mati masih menunggu nasibnya di berbagai penjara di Indonesia. Mereka belum dieksekusi meskipun putusan pengadilan sudah

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih terjadi secara terus-menerus. Polri melihat bahwa banyak warga yang mudah tertarik dengan janji-janji kerja dengan gaji tinggi di luar negeri, padahal akhirnya

Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Pemerintah terus memperhatikan upaya penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera. Untuk mempercepat proses tersebut, Polri telah mengerahkan 1.500 personel

Kepemimpinan Publik yang Harusnya Menjadi Teladan Kepala desa atau kuwu memiliki peran penting dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Namun, beberapa kali terdengar keluhan dari para kuwu terpilih yang

Penetapan UMP 2026 di Seluruh Indonesia Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Penyidik KPK Meneliti Dugaan Aliran Dana dari Ridwan Kamil ke Aura Kasih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memperluas penyelidikan terkait dugaan aliran dana korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan