Pelantikan Badan Pengurus KKBM Kupang Tahun 2025-2028 Komunitas Kita Bersaudara Maumere Kupang (KKBM Kupang) akan menggelar seremoni pelantikan badan pengurus untuk periode 2025-2028 pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember

Menteri Dalam Negeri Ajak Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk segera membenahi pengelolaan keuangan agar

Penetapan UMK Kota Singkawang Tahun 2026 Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang, Siti Kodam Mariana, menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Singkawang dilakukan

Penyelidikan Kasus Pembunuhan Anak Politikus PKS di Cilegon Kasus pembunuhan anak dari seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Cilegon, Banten, masih menjadi perhatian masyarakat. Anak laki-laki dari

Catatan Pengawas Sekolah (39) Sekadar informasi: Catatan (29) sampai dengan Catatan (38) telah dijadikan buku dengan judul Catatan Ringan Pengawas Sekolah 4 dan diterbitkan oleh CV Mudilan Grup tahun 2020 dengan ISBN

Kejaksaan Agung Lakukan Pergantian 43 Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Agung melakukan perubahan terhadap 43 kepala kejaksaan negeri sebagai bagian dari proses mutasi dan rotasi jabatan bagi 68 pejabat di lingkungan

Pandangan Rizieq Shihab Mengenai Penanganan Bencana di Wilayah Sumatera Rizieq Shihab, tokoh masyarakat yang dikenal memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam, menyampaikan pandangannya mengenai penanganan bencana

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menghadiri perayaan Natal 2025 dengan bertemu sejumlah tokoh nasional. Kegiatan ini diunggah melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Jumat (26/12).

Pemerintah Siapkan Bantuan Langsung Tunai untuk Pengungsi Korban Bencana di Sumatra Pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi para pengungsi korban bencana alam yang tinggal di tiga provinsi di

Penolakan Serikat Pekerja terhadap UMP dan UMSK 2026 di Jawa Barat Serikat pekerja di Jawa Barat menyatakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota