Membangun Ekosistem Pengadaan yang Berintegritas dan Anti Korupsi Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025,
Kunjungan Gubernur Jawa Barat ke Aceh dan Sumatera Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Dalam kunjungannya tersebut, ia
Kesiapan Penuh DPD PAN Tolitoli Menyambut Kunjungan DPW PAN Sulteng DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tolitoli menunjukkan kesiapan penuh dalam menyambut kunjungan dan agenda silaturahmi dari jajaran Dewan
Peresmian Layanan Adminduk di Enam UPTD Kecamatan Donggala Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, resmi membuka layanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pencatatan sipil di enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengunjungi warga Aceh yang terdampak banjir dan tanah longsor. Dalam kunjungannya ke posko pengungsian, ia mendengarkan
Surat Edaran Mendagri tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Daerah Bencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ yang berisi panduan
Prestasi Gemilah Bupati Mojokerto dalam Membentuk Posbankum Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, mencatatkan prestasi yang menonjol sejak awal masa jabatannya. Ia berhasil meraih penghargaan dari Menteri Hukum Republik
Peran Student Government dalam Kampus UGM Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) menantang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) untuk berdebat terbuka mengenai peran organisasi kemahasiswaan sebagai
Proyeksi APBD Papua Barat Tahun 2026 Diumumkan dalam Rapat Paripurna Pada Jumat (12/12/2025) malam, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat. Proyeksi
Kepastian UMP 2026 Masih Tertunda, Pekerja dan Dunia Usaha Menunggu Hingga saat ini, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih belum ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh proses penyusunan dan harmonisasi regulasi