Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dipercepat Pemerintah terus mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra
Kunjungan Kerja dan Sosialisasi KORMI Provinsi Kalsel ke KORMI Kotabaru Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi organisasi ke
Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 Dikritik oleh Pakar Hukum Seorang pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengizinkan anggota
Penutupan Sementara PT Toba Pulp Lestari (TPL) Pemerintah pusat mengambil keputusan untuk menutup sementara operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) setelah terjadi banjir bandang yang membawa gelondongan kayu. Keputusan
Presiden RI Tegaskan Dukungan Kuat untuk Kemerdekaan Palestina Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution
Kunjungan Menteri Sosial ke Dapur Umum Aceh Tamiang Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan kunjungan ke dapur umum yang didirikan untuk masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten
Permohonan Pergantian Nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puruboyo Ditolak Pengadilan Putra bungsu mendiang Paku Buwono XIII, Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Puruboyo, mengajukan permohonan pergantian nama melalui
berita - BANDUNG - Perselisihan di dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memicu terbentuknya dua kelompok, yaitu Kramat dan Sultan, menimbulkan kegelisahan di kalangan kiai nahdiyin. Forum Kiai NU
Perayaan Wisuda ke-10 dan Dies Natalis ke-29 STIE Miftahul Huda Subang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Miftahul Huda Subang kembali menggelar Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-10 sekaligus merayakan Dies Natalis ke-29.
Pelantikan 2.758 Pegawai PPPK Paruh Waktu di Kota Pangkalpinang Sebanyak 2.758 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilantik oleh Wakil Wali Kota