JAKARTA, aiotrade DPR telah secara resmi menyetujui perubahan terhadap Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Dengan kesepakatan ini, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam

MUARA TEWEH, aiotrade.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025.

Kebijakan Rekrutmen CPNS 2026 yang Menyediakan Ruang Bagi Lulusan Baru Harapan bagi lulusan baru untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) kembali terbuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penyampaian Kontra Memori Banding oleh Tempo Pada hari Kamis, 11 Desember 2025, Tempo mengajukan kontra memori banding untuk menghadapi langkah hukum yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pengadilan

Penghargaan Tokoh Pers Indonesia untuk Jakob Oetama Jakob Oetama, pendiri Kompas Gramedia, mendapatkan penghargaan Tokoh Pers Indonesia dalam malam Anugerah Dewan Pers 2025 yang diselenggarakan di Ruang Balai Agung,

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025. Penghargaan ini diberikan

Kritik terhadap Peran Relawan dalam Penanganan Banjir Sumatera Dalam sebuah pertemuan bersama Komite Digital (Komdigi), anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyampaikan kritik terhadap maraknya apresiasi publik

JAKARTA, aiotrade Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam pembangunan masyarakat. Dalam acara wisuda KPM PKH di

Permasalahan Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait maraknya praktik

Proses Penetapan UMP Bengkulu Tahun 2026 Masih Menunggu Keputusan Pusat Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu tahun 2026 masih dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini,