Kesalahan Dasar dalam Pemerintahan Ada satu kesalahan yang terus berulang dalam praktik pemerintahan kita: jabatan dianggap sebagai kekuasaan. Seolah-olah, ketika seseorang duduk di kursi jabatan, ia secara otomatis

Proses Gugatan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Memasuki Tahap Akhir Proses gugatan cerai yang diajukan oleh anggota DPR RI, Atalia Praratya, terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah

Perubahan KUHP dan KUHAP Baru: Peluang dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai sebagai langkah pembaruan

Gubernur Jabar Bicara Soal Kehidupan Pribadi dan Isu Perjodohan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara mengenai isu perjodohan yang sering dikaitkan dengannya. Sejak dua tahun terakhir ia menjanda,

Presiden Amerika Serikat Mengungkapkan Niat untuk Mengelola Venezuela Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa negaranya akan mengambil alih pengelolaan Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas

Penyemayaman Jenazah Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Jenazah Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), KH Amal Fathullah Zarkasyi, disemayamkan selama satu malam di Rumah Keprabon atau Kantor Pimpinan

Perubahan Signifikan dalam Hukum Pidana Terkait Agama Pada hari ini, 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada 17 Desember 2025 resmi berlaku. Kebijakan ini berjalan bersamaan

Penurunan Kehadiran Hakim Konstitusi, Peringatan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencatat bahwa salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, memiliki tingkat

Kunjungan Presiden Korsel ke China untuk Memperkuat Hubungan Bilateral Presiden Korea Selatan (Korsel), Lee Jae Myung, akan melakukan kunjungan resmi ke China atas undangan Presiden Xi Jinping. Rencananya, kunjungan ini

Strategi Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial 2026 Pemerintah diperkirakan akan kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial utama pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli dan stabilitas