JAKARTA, aiotrade - Upaya perdamaian antara aktris Nikita Mirzani dan Reza Gladys melalui jalur mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dinyatakan gagal atau deadlock. Kedua belah pihak sepakat tidak ada

Tarian Perang Maori dan Keterwakilan Masyarakat Adat di Parlemen Selandia Baru Pada November tahun lalu, anggota parlemen suku Maori asli menghentikan sidang parlemen Selandia Baru dengan tarian perang "haka Ka Mate".

Reuni Akbar 212 Tahun Ini Berlangsung Lancar Pelaksanaan Reuni Akbar 212 tahun ini berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dan berakhir menjelang dini hari setelah rangkaian kegiatan berlangsung

Pemikiran Kritis dalam Buku "Demokrasi Zombi" Ernest Holivil, seorang dosen muda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana), mengumpulkan serpihan opini yang pernah dipublikasikan di

aiotrade, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencana untuk mengumumkan sosok yang akan menjabat sebagai ketua Federal Reserve (The Fed) pada awal tahun 2026. Pernyataan ini menimbulkan

aiotrade, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencana untuk mengumumkan sosok yang akan menjabat sebagai ketua Federal Reserve (The Fed) pada awal tahun 2026. Pernyataan ini memicu berbagai

Pemuda Papua Berkumpul untuk Membangun Persatuan dan Harapan Baru Di Kota Jayapura, hotel Suni Abepura menjadi tempat bersejarah bagi para pemuda Papua. Di sini, rapat koordinasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda/KNPI

Sosok Dono Kasino Indro, Anggota DPRD Lombok Tengah yang Berawal dari Nama Unik Dono Kasino Indro kini menjadi sorotan publik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah. Ia resmi

aiotrade - PALANGKA RAYA – Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK di lingkungan Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, pada 2026 bakal dikurangi. Kepastian

Tahapan Penerimaan CPNS dan PPPK 2024 di NTB Tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah