Pengembangan Kawasan Khusus: Peluang dan Tantangan Desain kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan instrumen kebijakan negara yang dirancang untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi tertentu. Untuk mendukung fungsi kawasan

Pemkot Gorontalo Mulai Tahun 2026 dengan Rakorev Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo memulai tahun 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan,

Kebijakan dan Prinsip Keberpihakan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Selama ini, sumber daya air yang berasal dari kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dikelola oleh pemerintah pusat melalui

Klaim Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS Menggeger Dunia Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat pernyataan yang menghebohkan dunia internasional setelah menyatakan bahwa Presiden Venezuela, Nicolás Maduro,

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru Mulai 2 Januari 2026 Pemerintah Indonesia resmi menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru mulai 2 Januari 2026. Salah

Partai Nasdem Sulteng Lantik Pengurus DPD di Awal Tahun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Tengah telah menyelesaikan Musyawarah Cabang (Muscab) tingkat kabupaten. Informasi yang diperoleh menyebutkan

Peringatan Hari Amal Bakti ke-80: Penguatan Sinergi dan Kerukunan Umat Beragama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan kerukunan umat

Ketegangan Meningkat antara Amerika Serikat dan Venezuela Ketegangan yang berlangsung lama antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik paling kritis setelah Washington mengumumkan operasi militer besar-besaran

Sidang Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Terus Berlangsung Sidang perceraian antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Anggota DPR RI, Atalia Praratya di Pengadilan Agama Bandung kembali menjadi

Pemkot Surabaya Bentuk Dua Satuan Tugas untuk Menangani Premanisme dan Konflik Pertanahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini memperkuat penanganan masalah premanisme serta konflik pertanahan dengan membentuk dua