Pentingnya Pengawasan Internal dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah memerlukan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui implementasi tiga aspek utama, yaitu

Latihan Soal Esai Pendidikan Pancasila Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Latihan soal esai Pendidikan Pancasila kelas 4 SD semester 2 Kurikulum Merdeka telah tersedia, memberikan kesempatan bagi siswa untuk

JAKARTA, nurulamin.pro Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah di Indonesia sedang menantikan informasi resmi mengenai jadwal pencairan bantuan sosial (bansos) untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan

Pasal Kontroversial dalam UU KUHP yang Menimbulkan Kekhawatiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah resmi disahkan pada 2 Januari 2023. Namun, pemberlakuannya

Kritik terhadap Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Pemerintah dan DPR dianggap perlu membatalkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Alasannya

Pengalaman Tak Menyenangkan Aktor Yama Carlos Pasca Unggah Video Parodi Aktor ternama Yama Carlos mengungkap pengalaman yang tidak menyenangkan setelah memposting video parodi di media sosial. Video tersebut berisi

Kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menyampaikan kritik tajam terhadap Kitab

Persiapan untuk Penerima Bantuan Sosial Tahun 2026 Pemerintah akan segera meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai Januari 2026. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan

Kembali ke Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Tantangan dan Dilema Demokrasi Usulan agar kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul. Partai-partai besar mulai membuka ruang

Penolakan PDIP terhadap Sistem Pilkada Tak Langsung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana sistem pemilihan kepala daerah yang tidak langsung. Wacana ini diusulkan oleh elite partai politik