Pemkab Gunungkidul Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Berdirinya Safe House Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) telah resmi membuka

Peredaran Narkoba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), peredaran narkoba masih menjadi masalah yang serius. Berdasarkan data terbaru, Kecamatan Kandangan menjadi wilayah

Penolakan terhadap Tindakan Represif Aparat TNI di Aceh Utara Beberapa organisasi masyarakat sipil mengungkapkan kekecewaan terhadap tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap

Pada malam Natal, Presiden AS Donald Trump memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan yang tajam kepada oposisi Partai Demokrat. Ia menilai mereka sebagai "sampah sayap kiri radikal" dan mengkritik upaya

Penyelidikan Etik Hakim yang Menangani Kasus Tom Lembong Komisi Yudisial (KY) telah menyatakan bahwa tiga hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, terbukti melakukan pelanggaran kode etik

Kasus Korupsi Harvey Moeis: Pengurangan Hukuman yang Memicu Kontroversi Harvey Moeis, terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, mendapatkan pengurangan hukuman meskipun kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

Larangan Pesta Kembang Api di Denpasar Polresta Denpasar telah mengumumkan kebijakan yang tegas terkait larangan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Keputusan ini berlaku bagi perorangan maupun

Kesempatan Indonesia untuk Meningkatkan Citra Internasional Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyambut baik kabar bahwa Indonesia masuk sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2026.

Kasus Pembunuhan Mahasiswi ULM: Bripda Seili Ditetapkan sebagai Tersangka Pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bernama Zahra Dilla (20) telah menarik perhatian publik di Kalimantan Selatan.

Komisi Yudisial Rekomendasikan Sanksi Hakim Nonpalu untuk Tiga Hakim yang Mengadili Tom Lembong Komisi Yudisial (KY) telah merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap tiga majelis hakim yang