Penetapan Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di Lampung Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan

Kepastian Keamanan di Pulau Dewata Jadi Fokus Utama Kunjungan Komisi III DPR RI Kunjungan kerja reses Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Polda Bali menyoroti pentingnya keamanan bagi

Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 Dikritik Keras Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray

Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa korupsi masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 31

Penetapan Tersangka dalam Kasus Pembunuhan Advokat Purwokerto Kasus pembunuhan yang menimpa advokat DPC Peradi Purwokerto, Aris Munadi, telah mengarah pada penangkapan dua tersangka. Kedua tersangka tersebut adalah S

Penjelasan Rudianto Lallo Mengenai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memberikan tanggapan terkait Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur bahwa 17

Sidang Kembali Digelar, Tim Hukum Ajukan Nota Pembelaan Sidang dugaan kriminalisasi terhadap dua karyawan PT. Wana Kencana Mineral (WKM), Awwab Hafidz (Kepala Teknik Tambang/KTT PT. WKM) dan Marsel Bialembang (Mining

Peran Generasi Muda dalam Kepemimpinan Lingkungan Irjen Pol Andry Wibowo, Analis Kebijakan Utama Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri, menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan kapasitas

Penataan Ulang Pembangunan Daerah untuk Menjawab Tantangan Fiskal dan Ketimpangan Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka, Muh Fajar Shidik CH, menyampaikan pentingnya penataan ulang arah pembangunan daerah dalam menghadapi

Penyelesaian Kasus Sensitif di Jawa Timur Dicontoh Pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendirikan