Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 Dianggap Bertentangan dengan Putusan MK Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian
Berita.CO.ID, PROBOLINGGO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah optimis bahwa dengan pelaksanaan MBG secara
Peran Pemerintah dalam Penanganan Banjir Bandang di Wilayah Sumatera Pemerintah dianggap telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat,
Pidana Kerja Sosial di Papua: Pendekatan Baru dalam Penegakan Hukum Penerapan pidana kerja sosial di Tanah Papua menjadi langkah penting dalam sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.
Dialog untuk Meningkatkan Kualitas Polri Pada Jumat (12/12), berlangsung sebuah dialog yang bertajuk Exclusive Talks antara Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) dan Ketua
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dampaknya pada Perekonomian Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai salah satu inisiatif yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian rakyat
Pemutakhiran Data dan Penyesuaian Kodefikasi untuk PPPK Paruh Waktu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang melakukan pemutakhiran data dan penyesuaian kodefikasi
Kunjungan Menkopolkam ke Aceh Utara dan Permintaan Percepatan Hunian Bagi Korban Banjir Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, atau yang akrab disapa Ayahwa, menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah
DPKP Kalsel Meraih Penghargaan Top Influencer dalam Penganugerahan AMPK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi
Pemulihan Infrastruktur di Wilayah Terdampak Bencana Jadi Prioritas Utama Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah kini