Aksi Kemanusiaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aceh DPD PDI-P Aceh terus bergerak untuk memobilisasi aksi kemanusiaan bagi para korban banjir bandang yang melanda wilayah Aceh. Sejak bencana mulai
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Hari Antikorupsi Sedunia diperingati setiap 9 Desember sebagai momen penting dalam upaya melawan praktik korupsi yang merusak masa depan bangsa. Peringatan ini lahir dari pengesahan
Anggota DPR RI Minta Kementerian Komunikasi dan Digital Lebih Agresif dalam Menyampaikan Informasi Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang lebih
Penghargaan WBK untuk 24 Satker Kementerian ATR/BPN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada 24 satuan kerja (Satker) yang berhasil meraih
Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Ketua DPW PKB Se-Indonesia Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi para calon ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
Penghargaan WBK untuk 24 Satker Kementerian ATR/BPN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 24 penghargaan kepada satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN
Pernyataan Kontroversial Endipat Wijaya dan Reaksi Publik Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan yang dinilai kontroversial terkait
Program Pengembangan Ekonomi Daerah 2026: Langkah Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Garut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Garut kembali menegaskan komitmennya dalam
Sorotan Anggota DPR atas Donasi Warga dan Peran Pemerintah dalam Bencana Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR RI, menjadi perhatian setelah menyampaikan kritik terkait donasi warga sebesar Rp 10 miliar untuk bencana
Kritik Tajam dari Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap Bupati Aceh Selatan Di tengah krisis banjir yang melanda Aceh Selatan sejak akhir November 2025, muncul kritik tajam dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)