Tahun 2026, Awal Pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Merauke Merauke – Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, SH, LLM, menyatakan bahwa tahun 2026 menjadi tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Drama "Made in Korea" dan Isu Politik Era 1970-an Drama "Made in Korea" mengangkat isu politik yang terjadi di Korea pada masa transisi besar tahun 1970-an. Pada masa itu, banyak tokoh berkuasa memiliki dua sisi yang

Pembaruan Hukum Pidana: Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai langkah penting dalam reformasi hukum pidana nasional.

Prediksi Rocky Gerung: Potensi Kerusuhan Sosial di Februari 2026 Pengamat politik yang dikenal dengan pendapatnya yang tajam, Rocky Gerung, memberikan peringatan tentang potensi kerusuhan sosial yang bisa terjadi pada

Peran Penting Elite Politik dalam Membangun Demokrasi yang Berkelanjutan Maizal Alfian, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa para ketua umum partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Perayaan Hari Amal Bakti ke-80 di Kabupaten Buol Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buol memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 dengan menggelar upacara di halaman Kantor Kemenag Buol, pada Sabtu (3/1/2026).

Pemkab Majalengka Tangani Tumpukan Sampah di Sekitar Tol Cipali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka segera menindaklanjuti laporan warga terkait tumpukan sampah liar yang muncul di Desa Tegalaren, Kecamatan Ligung,

Peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026 digelar secara khidmat di halaman Kantor Kemenag

Peran Penting Teknologi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari alat komunikasi hingga sistem transportasi, teknologi memberikan kontribusi besar

nurulamin.pro, JAKARTA - Hingga saat ini, masih ada sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) tahap 1 dan 2 yang belum dilantik. Mereka bahkan terpaksa kehilangan kelulusan mereka, sementara gaji yang