Pemerintah Akan Menerapkan Sistem Penyaluran Bansos yang Lebih Selektif Pemerintah Indonesia akan menerapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih selektif pada tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk
Pemprov NTB Putus Kontrak 518 Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengambil kebijakan untuk memutus kontrak sebanyak 518 tenaga honorer di lingkup Pemprov NTB. Kebijakan ini
Ringkasan Berita Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulow sebelumnya menjabat sebagai Kasistandarmilik Ranmor Subdit BPKB Dit Regident Korlantas Polri. Ia menggantikan posisi Kombes Pol Heru Budiharto yang kini dimutasi menjadi
Tantangan Koperasi Desa di NTB Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan rencana besar Presiden Prabowo Subianto agar gerai usaha mulai
Instansi CPNS yang Gaji Tinggi Tapi Sepi Peminat Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kembali digelar dengan kuota besar dari berbagai kementerian dan lembaga. Ribuan pelamar bersiap mengikuti seleksi ketat
Persoalan Sertifikat Ganda yang Terus Mengemuka Masalah sertifikat ganda kembali menjadi sorotan masyarakat, terutama setelah muncul kasus sengketa tanah antara warga dan pihak swasta. Isu ini sangat penting karena
Tindakan Tegas Pemko Batam Terkait Video Asusila Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengambil langkah tegas setelah munculnya kegaduhan publik akibat beredarnya video bermuatan asusila yang menyeret nama pejabat teras di
Prosesi Sertijab di Polres Sambas Kepolisian Resor (Polres) Sambas melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama pada Jumat, 2 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan
Pengertian Negara Kesatuan Negara kesatuan merupakan salah satu bentuk negara yang memiliki struktur pemerintahan yang terpusat. Dalam konsep ini, seluruh kekuasaan dan kedaulatan negara berada di tangan pemerintahan
nurulamin.pro, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya laporan mengenai penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari peserta magang. Hal ini terjadi dalam sebuah program magang yang