Kritik terhadap Pengesahan KUHP dan KUHAP Baru Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi

Program Bantuan Sosial Tetap Jadi Prioritas Nasional Pada tahun 2026, pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, terutama

Dukungan Pemkab Banyumas untuk Persibas Banyumas Persibas Banyumas kini memiliki tambahan semangat menjelang kompetisi Liga 4 Seri 1 Jawa Tengah. Hal ini berkat bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas,

Pemprov Lampung Mulai Tahun Kerja 2026 dengan Pengawasan Langsung Pemerintah Provinsi Lampung memulai tahun kerja 2026 dengan langkah pengawasan langsung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan inspeksi

nurulamin.pro.CO.ID, NEW YORK – Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, mengambil langkah signifikan pada hari pertama masa jabatannya dengan mencabut penerapan definisi antisemitisme yang dikeluarkan oleh wali kota

Malam pergantian tahun selalu memiliki makna khusus bagi masyarakat Indonesia. Di kota-kota besar, kembang api menghiasi langit, jalanan penuh tawa, dan media sosial dipenuhi ucapan "Selamat Tahun Baru" yang seragam.

Perdebatan tentang Waktu Pelaksanaan Nyepi dan Tawur Kesanga Belakangan ini muncul wacana memindahkan pelaksanaan Nyepi ke Tilem Kasanga. Wacana tersebut digulirkan oleh Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat

YOGYAKARTA - Kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, masih terus diproses. Penanganan kasus ini dilakukan secara intensif oleh berbagai pihak terkait, termasuk

nurulamin.pro, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penjelasan mengenai alasan tidak menetapkan banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana

nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto memberikan respons terkait keputusan pemerintah Indonesia dalam memberikan calling visa kepada 51 warga