Peran KIM dan PPID Desa dalam Menyebarkan Informasi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.

Warga Desa Sukasari Terkejut dengan Kematian Mendadak Kuwu Terpilih Warga Desa Sukasari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, dibuat terkejut oleh kabar kematian kuwu terpilih desa setempat, Hj Tarsitem, pada Jumat 2

Peran Strategis Polri dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran Pada tahun 2025, institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pemerintahan Presiden

Pesinetron Anrez Adelio menghadapi laporan polisi yang diajukan oleh Friceilda Prillea, atau lebih dikenal dengan nama Icel. Laporan ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/9510/XII/2025/SPKT/POLDA METRO

Layanan SIM Keliling di Kota Tangerang Satlantas Polres Metro Tangerang Kota kembali membuka layanan SIM keliling yang beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu. Masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM dapat

Peningkatan Sistem Pantau Bantuan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan perbaikan terhadap sistem pantau bantuan sosial melalui SIKS-NG. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan

Krisis pendidikan Indonesia bukan sekadar persoalan teknis seperti kurikulum yang berganti-ganti atau kekurangan fasilitas. Krisis yang sesungguhnya terletak pada diskoneksi ontologis: keterputusan antara janji

Pemerintah Kabupaten Kuningan Meraih Penghargaan Informatif untuk Kelima Kalinya Pada akhir tahun 2025, Pemeriptah Kabupaten Kuningan kembali meraih prestasi yang membanggakan. Kabupaten ini berhasil meraih penghargaan

Kunjungan Wali Kota Makassar ke Proyek PLTSa di Grand Eterno Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Proyek Pengelolaan Sampah menjadi

Pentingnya Pengawasan Internal dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah memerlukan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui implementasi tiga aspek utama, yaitu