Banda Aceh – Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra diadakan di Banda Aceh sebagai bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana, khususnya di Aceh. Pertemuan ini

nurulamin.pro.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk

Kinerja Pasar Saham Indonesia pada Tahun 2025 Pasar saham Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa pada tahun 2025. Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono, yang juga menjabat sebagai

Wisata Kuliner dan Kafe di Sekitar Stasiun Wonogiri Wonogiri tidak hanya dikenal dengan Waduk Gajah Mungkur dan kuliner khasnya, tetapi kini juga mulai berkembang sebagai kota yang punya banyak kafe menarik. Bagi

nurulamin.pro, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menempatkan pengawasan dan penindakan sebagai salah satu kunci utama dalam mencapai target penerimaan negara sebesar

Ketimpangan Ekonomi di Sulawesi Selatan Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama di wilayah negara berkembang seperti Indonesia. Di Sulawesi Selatan, ketimpangan ini

nurulamin.pro.CO.ID - JAKARTA. PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) kini memperluas portofolio perusahaan dengan masuk ke segmen teknologi hybrid. KOBX telah melakukan pengiriman perdana dump truck berteknologi hybrid

nurulamin.pro, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas peluang kerja luar negeri bagi masyarakat. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerja

Tantangan Industri Penerbangan Pasca-Pandemi Industri penerbangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemulihan setelah pandemi Covid-19. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia

Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025, yang mengatur kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu di ruang publik