Peran Polri dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal

Penyelidikan Terkait Kecelakaan di Pantai Cukuh Batu Personel Polsek Kota Agung melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait peristiwa dua remaja yang sempat tenggelam di Pantai Cukuh Batu, Pekon

Penurunan Anggaran LPSK Tahun Ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 34 miliar pada tahun ini, terkait kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Awalnya,

Perubahan Signifikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi berlaku sejak Jumat, 2 Januari 2025. Kebijakan ini

Peningkatan Laporan Penganiayaan di Tahun Baru 2026 Pada awal tahun 2026, jajaran Polres Timor Tengah Utara (TTU) menghadapi situasi yang memprihatinkan. Sebanyak delapan laporan polisi diterima oleh SPKT Polres TTU

Patroli Perintis Presisi: Upaya Polri dalam Menciptakan Keamanan dan Kondusivitas di Tengah Masyarakat Patroli Perintis Presisi menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri yang konsisten di tengah masyarakat. Dengan

Bantuan TNI dan Polri dalam Pemulihan Fasilitas Pendidikan Pasca Banjir Ratusan prajurit TNI AD dan relawan turun tangan untuk membersihkan SMA Al-Jamiatul Washliyah di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang,

Tanggapan Gubernur Jabar terhadap Kritik Pandji Pragiwaksono Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memberikan respons terhadap kritik yang disampaikan oleh komika Pandji Pragiwaksono mengenai

Peristiwa Pengancaman dengan Senjata Tajam di Kabupaten Bima Seorang pria berinisial N (44) yang tinggal di Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah diamankan oleh pihak kepolisian

Pengesahan KUHP dan KUHAP baru oleh pemerintah telah menjadi topik yang menarik perhatian publik. Aturan ini mulai berlaku sejak 2 Desember 2026. Namun, tidak semua kalangan menyambut baik pengesahan tersebut. Kitab