Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Tempat Hiburan Liar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi keberadaan tempat hiburan yang melanggar aturan. Bupati

Pertemuan Presiden dengan Pejabat Pemerangkat Pascabencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat negara di kediaman dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta, Jumat, 2 Januari

Penjelasan Kementerian Hukum Mengenai Pencabutan Merek PITI Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan penjelasan terkait pencabutan dan penghapusan merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang terdaftar

Sidang Perdana Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Nadiem Makarim Ditunda Sidang perdana dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah

Link Nonton Mens Rea Pandji Pragiwaksono Full No Sensor Beberapa waktu terakhir, berbagai clip spesial dari show stand up comedy Mens Rea Pandji Pragiwaksono mulai bertebaran di media sosial seperti Instagram, X, dan

Penerapan KUHP dan KUHAP yang baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Namun, peraturan hukum lama masih berlaku untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum tanggal tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa prinsip

nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu proses pemulihan pemerintahan daerah pasca-bencana di Aceh

Perubahan Penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah resmi berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Aturan ini membawa

Penangkapan Jaringan Perjudian Online Internasional di Indonesia Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara internasional dan menyebar di berbagai

Kepulihan Pemerintahan dan Layanan Publik di Aceh Tamiang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirimkan ratusan praja dari Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan