Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Mulai 2 Januari 2026 Pemerintah telah resmi menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sejak tanggal 2 Januari 2026. Aturan ini diatur dalam

JAKARTA, nurulamin.pro - Kuasa hukum aktor Anrez Adelio, Ramzy Brata Sungkar, membantah tudingan bahwa kliennya tidak bertanggung jawab terkait laporan dugaan kekerasan seksual yang diajukan oleh Friceilda Prillea atau

Perubahan Signifikan dalam Sistem Hukum Indonesia Pada hari ini, Jumat (2/1/2026), berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momen penting dalam sejarah sistem hukum

Penangkapan Terduga Pelaku Pembunuhan Anak di Kota Cilegon Polisi akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap MAHM (9), putra dari Maman Suherman, anggota dewan pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera

Pemberlakuan KUHP Nasional diiringi Gugatan Konstitusional Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 langsung menghadapi tantangan hukum. Sejak

Prediksi Kekisruhan Ijazah Jokowi di Tahun 2026 Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan keyakinannya bahwa isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akan terus menjadi

Pemkot Surabaya Bentuk Dua Satgas untuk Menangani Premanisme dan Konflik Pertanahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengambil langkah strategis dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Safa Marwah Siap Hadapi Pemanggilan KPK Nama selebgram Safa Marwah kembali menjadi perhatian setelah diisukan memiliki hubungan spesial dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Meski telah membantah tudingan

Latihan Soal Esai IPAS Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Materi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) untuk kelas 4 SD semester 2 dalam Kurikulum Merdeka mencakup berbagai topik penting, termasuk sejarah,

Evaluasi Akhir Tahun Menunjukkan Penurunan Kasus Narkoba di Kotim Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi akhir tahun, yang mencakup berbagai aspek,