Peran Pejabat dalam Penanganan Bencana Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menekankan pentingnya pejabat benar-benar hadir untuk masyarakat saat membantu korban

Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Posko Pengungsian di Bener Meriah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke posko pengungsian korban bencana di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Wih

Pemkot Surabaya Gencar Tertibkan Juru Parkir Liar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik juru parkir (jukir) liar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Praktik

Pemkab Karawang Berikan Bantuan Darurat untuk Aceh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap para korban banjir bandang di Provinsi Aceh. Bantuan senilai Rp 400 juta diserahkan secara

Program Prioritas Pemerintahan Viman-Diky di Kota Tasikmalaya Pemerintahan Viman-Diky di Kota Tasikmalaya telah mendapatkan respons positif dari masyarakat setempat. Berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan

Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dengan Putin di Moskow Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow. Pertemuan ini berlangsung dalam

Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian ATR/BPN 2025 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Pameran Kepariwisataan Tahun 2025 Memperkuat Promosi Wisata Kotabaru Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperkuat promosi sektor pariwisata dengan menggelar Pameran Kepariwisataan Tahun 2025 di salah satu pusat

Peran ASN Singkawang dalam Deklarasi Komitmen HAM 2025 Singkawang Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Sari Tangkau, tampil sebagai pembawa deklarasi komitmen hasil

Pembahasan UMP 2026 di Jawa Tengah Masih Tertunda Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Tengah masih tertunda karena regulasi pemerintah pusat belum dikeluarkan hingga pekan kedua Desember 2025. Meskipun