Pelatihan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Indihiang Ketua Forum Gapoktan Sadar Bakti Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Dadan Daruslan, memberikan pembinaan melalui pelatihan pengelolaan lembaga

Upacara Penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya di Kotabaru Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar upacara penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya bagi

Rapat Strategis Bupati Tanah Bumbu dengan TP2D Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menggelar rapat bersama Tim Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) pada Rabu (10/12/2025) di Banjarbaru. Pertemuan ini

Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 dan Kontroversinya Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, akhirnya memberikan pernyataannya terkait dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan

Seminar Natal Nasional 2025: Mempertegas Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Bangsa Panitia Natal Nasional 2025 kembali menyelenggarakan rangkaian seminar nasional yang berlangsung di sembilan kota di Indonesia.

Inovasi Digital dan Layanan Publik yang Mengubah Kehidupan Warga Jabar Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan apresiasi nasional atas inovasi yang dilakukan dalam penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi

Pencairan Dana Desa Tahap II di Pesawaran Tunggu Persetujuan Presiden Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran, Nur Asikin, menyampaikan bahwa pencairan Dana Desa (DD) tahap II kini sedang

Rakyat Aceh Tamiang Berharap Perhatian Presiden Di tengah perjalanan Presiden Prabowo Subianto menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, warga Aceh Tamiang beramai-ramai menyampaikan aspirasi mereka. Saat itu, Presiden

Sinergi Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar dalam Pengawasan Koperasi Desa Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kejaksaan Tinggi Sulbar menjadi fokus utama dalam rapat yang dihadiri oleh

Kritik terhadap Aturan Penempatan Polisi di Lembaga Sipil Seorang advokat, Syamsul Jahidin, mengkritik kewenangan yang diberikan kepada Polri untuk menempatkan anggota polisi di kementerian dan lembaga eksternal