Perayaan HUT KORPRI ke-54 di Kabupaten Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Apel Gabungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di halaman Kantor

Isu Krusial dalam Reformasi Kepolisian Setara Institute mengidentifikasi dua isu penting yang muncul dalam proses percepatan reformasi kepolisian. Pertama, wacana penunjukan Kapolri oleh presiden tanpa perlu

Pemkab Purworejo Luncurkan Dua Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menunjukkan komitmen dalam membangun budaya inovasi birokrasi yang berkelanjutan. Upaya ini

Persiapan Menghadapi Nataru 2025 di Lombok Timur Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran distribusi dan

Pemerintah Kabupaten Sigi Selesaikan Dokumen Perencanaan Kependudukan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sigi telah resmi menyelesaikan dokumen perencanaan kependudukan jangka panjang melalui seminar akhir penyusunan

Gubernur Kalbar Hadiri Seminar Pembentukan Daerah Otonomi Baru Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, hadir dalam acara 'Seminar Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya' yang

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 8 Kurikulum Merdeka Berikut ini adalah kunci jawaban untuk soal-soal dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 8 Kurikulum Merdeka, khususnya

Perubungan Status Ketua RT dalam Sistem Pemerintahan Selama puluhan tahun, posisi Ketua Rukun Tetangga (RT) dianggap sebagai tokoh masyarakat yang bekerja secara sukarela. Namun, kini anggapan tersebut mulai berubah.

JAKARTA, nurulamin.pro - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk segera mengambil

Surat Edaran Mendagri untuk Percepatan Pemulihan Layanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Terdampak Bencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor