nurulamin.pro.CO.ID-JAKARTA. Kemungkinan adanya kekurangan penerimaan pajak yang semakin melebar mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan tindakan khusus di akhir tahun 2025, termasuk kemungkinan melakukan ijon

Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat dalam Perayaan Nataru Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir dalam rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menjelang

Perayaan Hari Jadi ke-5 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabalong kini memasuki tahun kelima sejak diresmikan pada 14 Desember 2020. Peringatan hari jadi ini digelar pada

nurulamin.pro, JAKARTA — Pemerintah akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Dalam perhitungan terkini, kenaikan upah minimum pada tahun depan diperkirakan hanya berkisar antara 4%

Jakarta, nurulamin.pro Seorang jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan bahwa Ibrahim Arief menerima gaji sebesar Rp 160 juta per bulan saat menjabat sebagai tenaga konsultan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Latar Belakang dan Ambisi Kang Da Wit dalam Drakor Pro Bono Drakor Pro Bono dimulai dengan momen kesuksesan Kang Da Wit (diperankan oleh Jung Kyung Ho) sebagai seorang hakim yang berhasil menangani kasus korupsi. Ia

Pemprov Aceh Mengajukan Permintaan Bantuan ke Lembaga PBB Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada dua lembaga PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk

Penyidik KPK Lakukan Penggeledahan di Tiga Lokasi Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi sekaligus, yaitu kantor bupati Lampung Tengah, kantor

Monopoli dalam Dunia Film: Kritik Sosial yang Menggemparkan Monopoli sering dianggap sebagai ancaman bagi persaingan sehat dalam dunia nyata. Ketika satu pihak memiliki kekuasaan terlalu besar, keputusan mereka bisa

Pendapat Analis Politik Senior tentang Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 Seorang analis politik senior, Boni Hargens, menyatakan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tidak