Mohammad Mahfud Mahmodin atau yang dikenal sebagai Mahfud MD, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, menyampaikan pendapatnya mengenai penahanan terdakwa Laras Faizati. Ia menyatakan bahwa dirinya ingin membantu

Tantangan Ekstremisme di Dunia Maya Penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme melalui ruang digital, khususnya internet dan media sosial, kini menjadi tantangan serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Fenomena

Pemkab Landak Melantik 280 Pegawai Non-ASN sebagai PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak kembali melantik sejumlah pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan setempat. Dalam pelantikan ini, sebanyak 280

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 12 Desember 2025, menimbulkan kekacauan besar. Beberapa kendaraan milik warga turut dibakar

BANGKOK, berita Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul mengambil keputusan untuk membubarkan parlemen negara tersebut. Ia menyatakan bahwa pemilihan umum akan segera dilakukan dalam jangka waktu 45 hingga

Kasus Pencabulan yang Melibatkan PNS di Pangandaran Seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD di Tasikmalaya, berinisial UR (55 tahun), diduga melakukan tindakan tidak terpuji terhadap

Pencurian Tujuh Laptop di Sekolah Dasar Pada tanggal 29 November 2025, seorang pekerja swasta berinisial BAS (19) dan pemuda pengangguran berinisial YDP (19) melakukan aksi pencurian tujuh laptop di SD Negeri 2

Perubahan Politik di Bulgaria yang Diinspirasi oleh Generasi Z Pemerintahan Bulgaria mengalami kejatuhan pada hari Kamis (11/12/2025) setelah Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran dirinya di

Langkah Represif Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan sejumlah langkah represif terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Tindakan tersebut mencakup

Kritik terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam atau dikenal sebagai Cak Anam, mengkritik terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik