Kesalahan Pembebasan Tahanan di Inggris dan Wales: Masalah yang Terus Meningkat Menteri Kehakiman Inggris, David Lammy, mengungkapkan bahwa terdapat 12 tahanan yang secara tidak sengaja dibebaskan dalam tiga minggu

Penetapan Tersangka Direktur Utama PT GAN Dianggap Kriminalisasi Penetapan tersangka terhadap Direktur Utama PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah terhadap PT Citra

aiotrade - Bakornas LKMI PB HMI mengungkapkan kekhawatiran terkait beberapa ketidakjelasan prosedural, regulasi yang tidak jelas, serta dugaan maladministrasi dalam proses hukum terhadap dr. Ratna Setia Asih, Sp.A.

Warga Kelurahan Mangasa Bersiap Memilih Ketua RT/RW Sebanyak 4.200 warga Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, siap menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua RT/RW yang akan digelar pada Rabu

WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati, Pemerintah Berupaya Memberikan Perlindungan Sebanyak 150 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Semenanjung Malaysia menghadapi ancaman hukuman mati. Kasus-kasus ini berada

Perkembangan Terbaru dalam Kasus Korupsi Netanyahu Sidang kasus korupsi yang melibatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, masih terus berlangsung. Pada hari Minggu (30/11/2025), Netanyahu secara resmi meminta

Kementerian P2MI Berkolaborasi dengan Tiga Provinsi untuk Meningkatkan Penempatan Pekerja Migran Berkualitas Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin baru-baru ini menerima kunjungan sekaligus

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tidak Tanggapi Laporan ke KPK Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak merespons laporan yang diajukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Cabang Karawang ke Komisi Pemberantasan

Pelantikan Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani Sebagai Kepala BNN Kalteng Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kalimantan Tengah (BNN Kalteng). Pelantikan ini dilakukan dalam

Penolakan Hippindo terhadap Usulan Larangan Penjualan Tembakau dalam Ranperda KTR DKI Jakarta Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) secara tegas menolak usulan larangan penjualan dan pemajangan produk