Prediksi Kasus Ijazah Jokowi yang Disetujui oleh Mahfud MD Seorang profesor komunikasi politik, Effendi Gazali, memberikan prediksi terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Prediksi tersebut disetujui oleh

Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim Pertama New York, Mencabut Perintah Eksekutif Era Sebelumnya Pada hari pertama kerjanya sebagai wali kota New York, Kamis (1/1/2026), Zohran Mamdani mengambil langkah signifikan dengan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2025. Salah satu perubahan signifikan dalam aturan ini adalah penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif. Pemerintah telah

Kasus Korupsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sarolangun Masuk Meja Hijau Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sarolangun kini

Polda NTT Kembali Menegaskan Komitmen Seleksi SIP yang Bersih dan Profesional Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menegaskan komitmennya terhadap proses seleksi yang bersih dan profesional dalam Sidang Kelulusan

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan pos layanan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme dan Satgas Reformasi Agraria yang akan ditempatkan di lima wilayah kota. Langkah ini bertujuan untuk

Kasus Penipuan Online yang Menimpa Yoo Min Jung Di episode 11 dan 12, Tim Rainbow menghadapi kasus yang sangat menantang, yaitu kasus Yoo Min Jung, seorang wanita hamil yang menjadi korban penipuan, penyalahgunaan data,

Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Agraria setelah kejadian pengusiran nenek Elina Widjajanti dari rumahnya akibat sengketa tanah. Langkah

Penindakan Terhadap Pengamen Galak di Sokaraja Jalanan di Sokaraja yang biasanya ramai dan lancar kini sering terganggu oleh ulah oknum pengamen yang tidak bertanggung jawab. Bagi para pengguna jalan, hal yang paling

PADANG, nurulamin.pro Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) menyampaikan sikap tegas terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Direktur PUSaKO,