Perbedaan CPNS dan PPPK Non Guru yang Penting untuk Diketahui Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) kini tidak lagi hanya terbatas pada jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sejak diterapkannya Undang-Undang ASN,

Peran Penting Teknologi dalam Pendidikan Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan teknologi di bidang pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi berlaku sejak Jumat, 2 Januari 2026. Namun, hingga saat ini, seluruh peraturan pelaksananya belum juga disahkan oleh

Ramalan Primbon Jawa untuk Kelahiran 22 Desember 2002 Primbon Jawa memiliki makna yang unik ketika dilihat melalui hitungan wuku dan weton. Ramalan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti sifat karakter,

Penjelasan PT Palawi Risorsis Mengenai Pengelolaan Pajak PT Palawi Risorsis, sebuah perusahaan yang merupakan anak usaha BUMN Perhutani, memberikan penjelasan terkait belum disalurkannya Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Laporan Komnas HAM Tahun 2025: Peningkatan Aduan dan Berbagai Isu yang Menjadi Perhatian Utama Pada tahun 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sejumlah besar aduan terkait dugaan pelanggaran

MEDAN, nurulamin.pro - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) setelah libur tahun baru, Jumat (2/1/2026). Keempatnya ialah Rahmat Hidayat Siregar

Peningkatan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Cimahi Tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi selama tahun 2025 mengalami peningkatan. Namun, penyelesaian kasus tindak pidana juga meningkat,

Pemkab Cilacap Resmikan Gedung Graha Pemuda sebagai Wadah Kesenian Pengumuman resmi mengenai rencana revitalisasi Gedung Graha Pemuda menjadi gedung kesenian di Kabupaten Cilacap telah membuat para seniman setempat

Kementerian Keuangan Tegaskan Insentif Saham Hanya Diberikan Jika Ada Keseriusan dalam Penertiban Pasar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemberian insentif di sektor pasar modal, khususnya terkait