aiotrade, JAKARTA - Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiba-tiba hening saat Marsel Bialembang dan Awwab Hafidz berdiri membacakan pleidoi mereka. Dua lelaki sederhana yang merupakan karyawan lapangan PT Wana

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Jogja Memanggil dalam Peringatan Hari HAM Sedunia Massa aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Kota Yogyakarta, Rabu

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia Mendorong KPK dan Kejaksaan Bali Tindak Lanjuti Kasus Bali Towerindo Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) menilai bahwa Komisi Pemberantasan

Anggaran Operasional Polres Tuban yang Diduga Dipotong oleh Mantan Kapolres Pembahasan mengenai anggaran operasional Polres Tuban kini menjadi perhatian masyarakat luas, terutama setelah adanya dugaan pemotongan

Penangkapan Bupati Lampung Tengah oleh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Lampung pada Selasa (9/12/2025). Ia

Bantuan dari Malaysia dan China di Aceh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa bantuan yang diterima oleh Pemprov Aceh dari Malaysia dan China tidak termasuk bantuan dari negara asing. Menurutnya,

Fenomena Putus Asa dalam Pencarian Kerja di Indonesia Penduduk Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan. Ternyata, ada jutaan penduduk yang kecewa dengan janji pemerintah terkait lapangan kerja

Penyebab Banjir di Tiga Provinsi Sumatera Menurut Mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, mengungkapkan dugaannya terkait penyebab banjir yang melanda tiga provinsi

Bupati Lamteng Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat dalam Suap Proyek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Lampung Tengah

Sidang Uji Materiil Pasal 47 UU TNI di Mahkamah Konstitusi Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan menguji materiil Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia