Berita Kategori "Politik"
Politik
Yusril: Kritik Pemerintah Tak Bisa Dihukum, Hukum Kolonial Berakhir
Pembaruan Hukum Pidana dan Acara Pidana di Indonesia Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026, mengundang
Politik
Tempat bukan sekadar nama
Peran dan Makna Nama Tempat dalam Budaya Nama tempat tidak hanya sekadar identitas suatu lokasi, tetapi juga merupakan bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti halnya nama orang, nama tempat
Politik
Undang-Undang KUHAP Baru Diberlakukan, Atur Keadilan Restoratif dan Penggunaan CCTV
Penerapan KUHAP Baru di Indonesia Pemerintah Indonesia secara resmi mulai menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada hari Jumat, 2 Januari 2026. Perubahan
Politik
Perbedaan CPNS dan PPPK Non Guru yang Harus Diketahui Calon ASN
Perbedaan CPNS dan PPPK Non Guru yang Penting untuk Diketahui Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) kini tidak lagi hanya terbatas pada jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sejak diterapkannya Undang-Undang ASN,
Politik
Undang-Undang Baru Berlaku, Aturan Pelaksana Belum Disahkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi berlaku sejak Jumat, 2 Januari 2026. Namun, hingga saat ini, seluruh peraturan pelaksananya belum juga disahkan oleh
Politik
Primbon Jawa: Arti Kelahiran 22 Desember 2002 Berdasarkan Wuku dan Weton
Ramalan Primbon Jawa untuk Kelahiran 22 Desember 2002 Primbon Jawa memiliki makna yang unik ketika dilihat melalui hitungan wuku dan weton. Ramalan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti sifat karakter,
Politik
PBJT Belum Disetor, PT Palawi Risorsis Tunggu Kejelasan Regulasi PNBP
Penjelasan PT Palawi Risorsis Mengenai Pengelolaan Pajak PT Palawi Risorsis, sebuah perusahaan yang merupakan anak usaha BUMN Perhutani, memberikan penjelasan terkait belum disalurkannya Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Politik
Polisi RI Paling Banyak Dapat Pengaduan di 2025
Laporan Komnas HAM Tahun 2025: Peningkatan Aduan dan Berbagai Isu yang Menjadi Perhatian Utama Pada tahun 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sejumlah besar aduan terkait dugaan pelanggaran
Politik
Pelantikan 4 Pejabat Usai Libur Tahun Baru, Bobby: Percepat Pemulihan Bencana
MEDAN, nurulamin.pro - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) setelah libur tahun baru, Jumat (2/1/2026). Keempatnya ialah Rahmat Hidayat Siregar
Politik
Kapolres Cimahi: Kenaikan Tindak Pidana Selaras dengan Penyelesaian Kasus 2025
Peningkatan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Cimahi Tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi selama tahun 2025 mengalami peningkatan. Namun, penyelesaian kasus tindak pidana juga meningkat,
