Berita Kategori "Politik"
Menebar Kebaikan dari Bencana Sumatera
Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera: Wajah Kemanusiaan yang Terungkap Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi; Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal
6 RUU Dikeluarkan, Ini Daftar 64 RUU di Prolegnas Prioritas 2026
Perubahan Daftar RUU Prioritas 2026 yang Disepakati DPR DPR RI resmi menyepakati perubahan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Kini, daftar tersebut berisi sebanyak 64 Rancangan
Bima Terima Dana Transfer Daerah 2025 Rp870 M per Bulan, DAU Terbesar
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Bima Tahun 2025 Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kota Bima mencapai angka sebesar Rp 870,28 miliar hingga bulan Desember 2025. Angka ini mencerminkan realisasi sebesar
Diskominfo Ende Ikuti Rakor Kominfo NTT, Perkuat Sinergi Pemerintahan Digital
Peran Diskominfo Ende dalam Mendorong Pemerintahan Digital Dalam rangka memperkuat sinergi antara peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengakselerasi penyelenggaraan pemerintahan digital
Pertamina Berikan Air Minum untuk Warga Terdampak Bencana Medan
Kepedulian Pertamina dalam Mendukung Masyarakat Terdampak Bencana PT Pertamina (Persero) bersama Dinas Kesehatan Kota Miang dan Gabungan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Kota Medan, telah menyalurkan sebanyak 45.000
Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR Gerindra yang Kritik Donasi Bencana Sumatera Rp 10 Miliar via Fer
Peran dan Tanggung Jawab Komisi I DPR Seorang anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, menyoroti pentingnya peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menyampaikan informasi
Koneksitas Perdata dan Militer dalam KUHAP Baru
Masalah Koneksitas Perkara Pidana Sipil dan Militer di Indonesia Selama bertahun-tahun, isu koneksitas perkara pidana yang melibatkan pelaku sipil dan militer menjadi salah satu titik lemah dalam sistem peradilan
Berita Populer Palangka Raya: Fairid Lantik 1.524 PPPK Paruh Waktu untuk Tingkatkan Kinerja
Pengangkatan 1.524 Pegawai Non-ASN sebagai ASN melalui Skema PPPK Paruh Waktu Sebanyak 1.524 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diangkat menjadi ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Banjir Malang Disebabkan oleh Penegakan Hukum yang Lemah
Tantangan Penegakan Hukum di Kota Malang Dalam sebuah rapat kerja evaluasi penanggulangan bencana daerah yang dihadiri oleh eksekutif dan legislatif Kota Malang, Pemkot Malang mengakui bahwa ada banyak tantangan dalam
Mustoha Iskandar Bela Jokowi, Kalahkan Profesor UNJ dengan Bukti Kuat
Profil Lengkap Mustoha Iskandar, Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia Mustoha Iskandar adalah sosok yang memiliki latar belakang pendidikan dan karier yang sangat mengesankan. Ia tidak hanya memiliki jabatan penting