Pemeriksaan Eks Bupati Deli Serdang dalam Kasus Korupsi Aset PTPN I Eks Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam kasus dugaan korupsi penjualan

Peraturan Kepolisian yang Menimbulkan Kontroversi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian publik setelah Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menetapkan Peraturan Kepolisian Negara

Penyelidikan Terhadap Kreator Konten YouTube Resbob Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap seorang kreator konten

Tim Percepatan Reformasi Polri Menggelar Serap Aspirasi di Fakultas Hukum Unhas Tim Percepatan Reformasi Polri, yang dipimpin oleh Prof Mahfud MD dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, menggelar serap aspirasi di Fakultas

Penjelasan Lengkap Tentang Kasus Nadiem Makarim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memperkaya diri

Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah-Sekolah Jawa Timur Kejati Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur dalam memperingati Hari Anti Korupsi 2025. Kegiatan ini dilakukan melalui program Jaksa

Pro Bono: Drakor Hukum dengan Rating 18+ yang Harus Diperhatikan Di tahun 2025, Jung Kyung Ho kembali menunjukkan bakatnya sebagai aktor dengan membintangi dua drakor bertema hukum. Pertama, ia berperan sebagai advokat

Rekrutmen PPPK BGN Tahap 2: Hak dan Kesejahteraan yang Dijamin Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Gizi Nasional (BGN) Tahap 2 telah resmi dibuka pada 5 Desember 2025. Ini menjadi momen

Gubernur NTT Minta Pos Kupang Tetap Kritis dan Menjadi Penjaga Pembangunan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan pentingnya peran Harian Pagi Pos Kupang dalam memberikan kritik yang konstruktif

Kritik terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, memberikan penjelasan mengenai Peraturan Kepolisian