Kritik Mahfud MD terhadap Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan pandangannya terkait terbitnya Peraturan

Polemik Dasar Hukum Penempatan Anggota Polri di Jabatan Publik Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi, menyoroti polemik terkait dasar hukum anggota Polri

Latar Belakang dan Peran NU dalam Kehidupan Budaya dan Spiritual Saya cukup familiar dengan kehidupan kultural dan spiritual Nahdlatul Ulama (NU), mengingat komunitas lingkungan dan pertemanan saya banyak yang berasal

Kasus Pengeroyokan yang Menewaskan Dua Debt Collector: Enam Oknum Polisi Terancam Dipecat Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, dua debt collector atau yang sering disebut sebagai mata elang (matel) meninggal dunia

Keluhan Warga terhadap Lubang di Jalur Pedestrian depan Polresta Manado Warga Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) kembali mengeluhkan kondisi jalur pedestrian yang berada di depan kantor Polresta Manado. Masalah ini

Kasus AKBP Basuki dan Keterlibatan Dosen Meninggal Dunia Sebuah kasus yang mengejutkan terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) diketahui memasukkan nama

Peraturan Polri Baru yang Mengizinkan Anggota Aktif Menduduki Jabatan Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang memberikan peluang bagi

Penangkapan 112 Juru Parkir Liar di Surabaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya telah menangkap sebanyak 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir. Mayoritas dari mereka

Penetapan Enam Anggota Polri sebagai Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah menetapkan enam anggota Satuan Pelayanan Markas (Yanma) sebagai tersangka dalam

Langkah Sentralisasi Regulasi Kecerdasan Buatan di AS Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengambil langkah signifikan dalam mengatur regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dengan menandatangani perintah eksekutif